 |
| Wakil Bupati (Wabup) Minahasa, Robby Dondokambey (RD), menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) |
ESN, Bali – Wakil Bupati (Wabup) Minahasa, Robby Dondokambey (RD), menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Rabu (21/8/2019).
Rakernas yang berlangsung hingga Jumat 23 Agustus 2019 mendatang ini, mengusung tema “Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik”.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo BSEE MBA saat membuka Rakernas ini mengatakan, bahwa satu-satunya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa adalah meningkatkan investasi dan konsumsi dalam negeri.
“Kita tahu bersama, dunia lagi tertekan, negara besar contohnya Amerika yang tadinya mempromosikan open market sekarang menjadi salah satu negara yang protektif yang diikuti oleh negara-negara besar lainnya, salah satunya indonesia pengekspor kelapa sawit terbesar,” katanya.
Sandjojo pun menjelaskan, tanpa investasi, akan sulit ekonomi dari desa untuk berkembang.
“Kami berhasil mengumpulkan 128 bupati dan perusahaan yang terkait berhasil mendapatkan komite investmen sebesar Rp 47 triliun. Tapi sayangnya, terealisasi Rp 27 triliun terkendala masalah perijinan di daerah daerah,” tambahnya.
Dalam Rakernas ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara APKASI dengan Bukalapak.com, yang bertujuan mendorong pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi.
“Tujuanya, agar produk-produk unggulan mereka bisa dijual, digunakan, sehingga menjadi cara dari daerah untuk menghadapi tumbuhnya model-model pemasaran baru. Karena tidak bisa lagi sekarang kepala daerah bersama dinas UMKM angkut-angkut pameran-pameran pindah sana pindah sini. Kalau tidak dibarengi dengan yang online selain yang offline ini maka kita akan tertinggal jauh,” ungkap Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas.
Sementara itu, Wabup Dondokambey mengatakan siap menyelaraskan program pembangunan SDM terintegrasi, yang dimulai mulai dari pendidikan, kesehatan serta peningkatan kualitas dan memberikan kemudahan akses pendidikan dan berkarakter Pancasila untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju.
“Semua hal itu harus dilakukan secara terpadu, dimana pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangannya,”tandasnya.
Sedangkan untuk kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk penurunan stunting, harus menjadi program bersama dengan berpijak pada kearifan pangan lokal.
“Terkait peningkatan kualitas pendidik, dimana APKASI sudah mendukung sesuai dengan ide Kemendikbud agar menyediakan dana alokasi umum untuk gaji guru honorer asalkan diperhitungkan cermat sehingga tidak mengganggu program lain di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebagian juga dibiayai dana alokasi umum , sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati minahasa,” imbuhnya.
(Mrcl*)
