ESN, Bitung - Perempuan dan anak memiliki koneksi yang sangat erat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perempuan dan anak mendapatkan penanganan yang sama dan harus kita sadari bahwa permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan .
Hal itu disampaikan Wali Kota Bitung Maximiliaan J. Lomban saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Perlindungan Perempuan tahun 2019, yang bertempat di BPU Kantor Walikota Bitung. Senin (25/02) .
Dalam kesempatan itu, Lomban juga menuturkan adanya permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang di warnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias ke gender.
"Kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas", urai Lomban.
Lomban berharap, dengan adanya rapat koordinasi ini dapat menjadi wadah yang strategis untuk melakukan evaluasi sejauh mana peningkatan kualitas kebijakan perlindungan perempuan baik di Kota Bitung maupun di kabupaten Sulawesi Utara.
Turut hadir Ketua TP PKK Dra. Khouni Lomban Rawung, Sekretaris Daerah Kota Bitung Dr. Audy Pangeman, Ketua DWP dr. Rini Pangemanan Tinangon, Assisten 1 dan Asisten 2 Kota Bitung, Hakim Anak, Pengadilan Kota Bitung, Ketua Bhayangkari Kota Bitung, Ketua Persit Kartika Chandra Kota Bitung, Ketua Jalasenastri Kota Bitung
Perwakilan Polres Bitung, Forum Anak Daerah Kota Bitung, Pengurus DWP Kota Bitung, pengurus PKK kota Bitung, Dinas Kesehatan Kab. Minut, Pengurus Bhayangkari Kota Bitung, pengurus Jalasenastri, pengurus persit kartika chandra.
(eko)
