ESN- Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang yakni sebesar Rp 7,5 Miliard.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPUD Kota Tomohon Noldy Runtu kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu (6/5/15). Dikatakannya anggaran tersebut berasal dari dana hibah pemerintah Kota Tomohon.
" kami tinggal menunggu pencairan melalui rekening sah KPUD Kota Tomohon," ungkap Runtu
Lanjut mantan Lurah Kamasi dan Sekretaris BLH ini , selain dana hibah, ada juga dana sharing dari KPU Provinsi namun untuk besaran dana sharing tersebut belum diketahui dikarenakan pihaknya belum mengajukan permohonan penambahan dana.
[caption id="attachment_3028" align="alignnone" width="639"]
Noldy Runtu, Sekretaris KPUD Kota Tomohon[/caption]
Masih dikatakan Runtu, dana hibah yang nanti akan dicairkan tersebut belum termasuk untuk pembuatan Baliho para calon, dikarenakan permohonan pengajuan dana dilaksanakan pada tahun 2014 lalu, sementara aturan pembuatan baliho yang kini dibebankan kepada KPUD baru masuk tahun ini.
" khusus untuk pembuatan Baliho akan kami ajukan permohonan dananya dalam draft APBD Perubahan tahun ini," pungkasnya.
(Marcel)
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPUD Kota Tomohon Noldy Runtu kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu (6/5/15). Dikatakannya anggaran tersebut berasal dari dana hibah pemerintah Kota Tomohon.
" kami tinggal menunggu pencairan melalui rekening sah KPUD Kota Tomohon," ungkap Runtu
Lanjut mantan Lurah Kamasi dan Sekretaris BLH ini , selain dana hibah, ada juga dana sharing dari KPU Provinsi namun untuk besaran dana sharing tersebut belum diketahui dikarenakan pihaknya belum mengajukan permohonan penambahan dana.
[caption id="attachment_3028" align="alignnone" width="639"]
Noldy Runtu, Sekretaris KPUD Kota Tomohon[/caption]Masih dikatakan Runtu, dana hibah yang nanti akan dicairkan tersebut belum termasuk untuk pembuatan Baliho para calon, dikarenakan permohonan pengajuan dana dilaksanakan pada tahun 2014 lalu, sementara aturan pembuatan baliho yang kini dibebankan kepada KPUD baru masuk tahun ini.
" khusus untuk pembuatan Baliho akan kami ajukan permohonan dananya dalam draft APBD Perubahan tahun ini," pungkasnya.
(Marcel)
