Kawal Kebijakan Ekonomi Biru, KKP dan PSDKP Gelar Rakernis, Berikut Pesan Menteri Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan dalam Rakernis 2024, Selasa (04/06/2024)

ESN, Bitung - Dalam rangka mengawal kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2024 yang digelar di Grand Kawanua Convention Center, Manado, pada Selasa (4/6/2024).

Hal itu merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam memperbaiki tata kelola perikanan melalui berbagai kebijakan, seperti penangkapan ikan terukur, pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan serta pengelolaan perizinan berusaha berbasis risiko.

Rakernis resmi dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dengan membunyikan music tradisional Sulawesi Utara di damping Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve dan PLT PSDKP

Dalam sambutannya, Menteri KKP menyebut pemberantasan Illegal Fishing perlu diperkuat agar dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada nelayan tradisional.

“Penguatan pengawasan akan terus dilakukan, termasuk memantapkan infrastruktur penunjang seperti satelit pengintai,” ujar Sakti di depan awak media.

Menurutnya, saat ini Kementerian KKP sedang dalam proses perencanaan peluncuran satelit pengintai yang nantinya akan terhubung ke seluruh kapal pengawas.

Kemudian di setiap pos seperti di pos pemantauan perikanan Kota Bitung akan ikut dibangun pusat monitoring yang targetnya menyasar nelayan tradisional.

“Ke depan kalau kita sudah tentukan teknologinya, pemerintah akan beri bantuan untuk dipasang alat supaya bisa monitoring berapa banyak (kapal) yang ke laut,” ujar Sakti.

Lebih lanjut, Sakti mengaku jika penguatan pengawasan ini memang perlu dilakukan dengan segera, karena hal tersebut akan meminimalisasi tindak pencurian kekayaan laut Indonesia oleh kapal beserta warga asing, yang ironisnya kerap menjalin kerja sama dengan nelayan lokal.

“Untuk itu, saya meminta seluruh otoritas terkait menjalin sinergisitas. Kita juga harus selesaikan persoalan pencurian ikan ini, karena ternyata para pelaku pencuri ikan dari luar justru bekerja sama dengan awak lokal,” tandas Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pungkasnya, Menteri KKP meminta seluruh otoritas terkait menjalin sinergitas. Dia pun mengapresiasi keberhasilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP).

Rapat Kerja Teknis ini akan digelar selama empat hari, yakni dari tanggal 04 Juni hingga tanggal 07 Juni 2024. (eko)