ESN, Manado - Pertemuan dengan KANWIL ATRBPN Sulawesi Utara (Sulut) terkait dengan pembahasan mengenai masalah tanah Hak Guna Usaha (HGU), bersama ketua Katrin Werupangkey Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (6/12/23).
Pembahasan JPKP bersama Kanwil ATRBPN Sulut bertujuan mempertanyakan mengenai masalah tanah Hak Guna Usaha (HGU), Sidate untuk hak guna pakai dan masalah patok batas dari tanah Hgu, milik Negara, yang 90H, yang akan ditempati oleh masyarakat ucap Katrin
Lanjut Katrin", masalah pengukuran yang nantinya akan ditata sesuai data nama yang ada di KK, desa Pakuweru Utara agar semua sesuai dengan ukuran-ukuran dan jumlah keluarga, yang akan tinggal akan berikan Sertifikat Guna Pakai, dan juga membahas masalah sertifikat yang sudah dimiliki keluarga Laoh akan kembali diteliti karna akan diukur batas yang sudah dijelaskan oleh Kanwil, agar dapat kejelasannya sesuai ukuran-ukuran yang akan ditetapkan nantinya. Karna sertifikat itu hanya sertifikat guna pakai sewaktu dipinjamkan. Karna berbicara kontrak menurut Kanwil ATRBPN tidak terdapat bukti kontrak hanya ada tanah Hgu yang dipinjam pakai oleh perusahan Sidate Murni, bukan hak milik karna tanah HGU merupakan tanah milik Negara.
"Untuk petani Organisasi tani lokal (OTL) desa Pakuweru Utara kan dipertemukan nantinya dengan keluarga Laoh dengan Mantan BPN minsel serta JPKP yang akan nantinya menyampaikan kepemilikan tanah Hgu milik Negara yang akan diberikan kepada Rakyat, Guna tempat usaha mengolah perkebunan dan tempat tinggal. Dan akan diberikan sertifikat bersama sesuai pendataan yang nama-namanya sudah terterah di Peta Lokasi Tana Hgu".JS
