Bahas Perikanan Bitung di Istana Presiden, Maurits Mantiri : Mohon Pemerintah Pusat Buka Kran yang Tersumbat

Wali Kota Bitung Ir.Maurits Mantiri menghadiri Rapat koordinasi sektor perikanan Bitung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Kamis (29/04/2021)

ESN, Bitung - Wali Kota Bitung Ir.Maurits Mantiri,MM terus berupaya untuk mengembalikan kejayaan dunia perikanan di Kota Bitung yang merosot 5 tahun belakangan ini.

Untuk itu Wali Kota Bitung Ir.Maurits Mantiri hadir langsung dalam rapat koordinasi sektor insfratruktur dan perikanan kota Bitung yang digelar di ruang rapat utama, Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Kamis (29/04/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Deputi 1 Febri Calvin Tetelepta dan diikuti Kementerian Perikanan, Walikota Bitung Maurits Mantiri, PSDKP, Polda Sulut, Kepala Dinas Perikanan, Assisten 3 Provinsi Sulut, Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulut, kepala Kejaksaan Negeri Bitung serta Kapolres Bitung.

Dalam kesempatan itu Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri meminta pemerintah pusat untuk membuka kran sebesar-sebesarnya untuk invetasi perikanan di Kota Bitung.

“Kota Bitung 7 dan 6 tahun lalu Berjaya dengan perikanan, namun jangan anggap kehabisan ikan itu karena nelayan terlalu banyak mengambil ikan atau over fishing. Buktinya dengan  pembatasan selama 5 tahun ini tidak mungkin nelayan melakukan over fishing dengan adanya aturan yang ketat,” jelasnya sambil meminta sekiranya pemerintah pusat melihat kembali aturan yang ada.

“Kembalikan kejayaan perikanan kota Bitung dengan demikian maka akan berdampak pada kesejahteraan warga Bitung. Mohon pemerintah pusat membuka kran yang tersumbat agar kesejahteraan warga dan perekonomian di kota Bitung tercapai,”ungkap Mantiri.

Sementara Deputi 1 Febri Calvin Tetelepta dalam arahannya sangat tegas kepada pemangku kepentingan akan tersumbatnya investasi perikanan di Bitung.

“Kita harus serius dengan persoalan ini, mumpung walikotanya ‘Gila’ dalam bekerja dan terus memperjuangkan perikanan di Bitung,”ungkap Tetelepta.

Tetelepta juga meminta kepada semua pemangku kebijakan perikanan baik di tingkat kementerian sampai kota agar fokus.

“Mohon bantuan kita semua untuk mengembalikan kejayaan perikanan Bitung yang sesuai dengan aturan dan silahkan berkomunikasi dengan walikota Bitung,”jelasnya.

Diapun meminta agar ada pertemuan guna membahas persoalan batas dan kerja sama antara pemerintah Maluku, Maluku Utara, Papua, papua barat dan Sulawesi Utara. “Memorandum of anderstnading antara pemerintahan daerah ini harus dilakukan agar peningkatan perikanan maju terus,”kata Tetelepta.

Tetelepta juga meminta kepada Kepala dinas Perikanan Provinsi Sulut agar hadir dalam pertemuan tingkat kepala dinas se Indonesia timur pada 24 Mei mendatang. “Membahas perikanan kita akan lakukan pad a 24 mei mendatang dan MUOnya langsung dilakukan hari itu juga agar kran pembatasan bisa mengakir bagus,”kata tetelepta.

Deputi I juga menegaskan, jika persoalan ini lambat dicarikan jalan keluarnya maka, pemerintah pusat akan dituding sebagai biang dari keterlambatan ini.

“Pemerintah pusat dalam berprogram jelas tanggal pelaksanaannya sampai dengan imbas kepada masyarakat jangan sampai pembangunan dilakukan tampa ada imbas perekonomian kepada masyarakat,”ungkap Tetelepta. (eko)