 |
| Bupati Minsel Franky Donny wongkar saat menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minsel tahun 2022, yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah. |
ESN, Minsel - Upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) dibawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang (PYR), untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Pemkab Minsel terus mengalami kemajuan pesat.
Hal itu dibuktikan dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Opini WTP ini juga menjadi bukti komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.
Opini WTP itu diserahkan langsung oleh anggota VI BPK RI, sekaligus sebagai Ketua Pemeriksa Keuangan Negara, Pius Lustrilanang, pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Sulut Tahun 2022, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut di Manado, Senin (15/5/2023).
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve H Kepel, para Bupati dan Walikota se-Sulut, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota Se-Provinsi Sulut.
Turut mendampingi Bupati Franky Donny Wongkar dalam kegiatan ini yaitu, Sekretaris Daerah Pemkab Minsel Glady Kawatu, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, Kepala BKAD James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan.
Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pihak BPK RI, atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini, dan telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota se-provinsi Sulut.
"Berbagai catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan, agar supaya ditindaklanjuti untuk menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yg ada," tambahnya.
Dia menambahkan bahwa, opini WTP yang telah diraih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah masing-masing, dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah daerah tentunya harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya.
Sementara itu anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang menjelaskan bahwa, BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.
"Hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang, selain itu juga bahwa rekomendasi-rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat," harapnya.
Diketahui, pemkab Minsel beehasil mendapatkan Opini WTP, antara lain karena berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :
1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minsel tahun 2022, dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah, yang diterima langsung oleh Bupati Franky Donny Wongkar.
Wongkar mengatakan, opini WTP yang diraih untuk kedua kalinya, saat dia menjabat Bupati, tentu saja akan terus memotivasi seluruh perangkat daerah untuk lebih giat lagi melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan," ujarnya berharap.
Adapun Opini WTP yang diraih Pemkab Minsel ini adalah opini WTP ke-7, yang diraih secara berturut-turut.
(Advertorial/*Jecky Saroinsong)