ESN, Minsel - Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH (FDW) menerima Penghargaan Universal Health Coverage dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
Penyerahan Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito karnavian., di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/03/2023).
Dengan diraihnya penghargaan tersebut, Wongkar mengungkapkan akkan selalu berupaya dengan berbagai langkah kongkrit untuk memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik untuk mayarakat minahasa selatan.
"Karena kita tahu bersama sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin terhadap pemenuhan hak atas kesehatan terhadap masyarakat", tutur Bupati FDW.
Seperti diketahui, Penghargaan Universal Health Coverage adalah sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia. yang diberikan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Adapun kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses bagi semua pihak di setiap daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk Kabupaten Minahasa Selatan yang telah terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu juga, hal ini sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi antara semua pihak dalam mendukung program prioritas serta strategis nasional.
"Karena tugas pokok pemerintah daerah adalah mendukung penuh program prioritas nasional yang bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat", tutur FDW.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS dan menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. (JS)
